Pola Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa

Abstract

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif atau koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Dengan keterbatasan panti sosial yang dimiliki oleh pemerintah maupun pihak swasta, maka sebagian besar rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh masyarakat dan keluarga. Kendala pelaksanaan rehabilitasi sosial berbasis keluarga adalah minimnya pengetahuan keluarga mengenai penanganan orang dengan gangguan jiwa.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola komunikasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial berbasis keluarga orang dengan gangguan jiwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan studi literature atau kajian pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi data-data artikel jurnal, buku dan karya ilmiah dengan tema rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa dan pola komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan program tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam keluarga orang dengan gangguan jiwa sangat membutuhkan peranan pemetintah daerah. Keterbatasan keluarga dalam pelaksanaan pemulihan orang dengan gangguan jiwa menjadi salah satu faktor pemerintah harus membangun komunikasi dengan keluarga dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat pola komunikasi kepada keluarga orang dengan gangguan jiwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial.

Kata Kunci : Komunikasi pemerintah daerah, orang dengan gangguan jiwa, rehabilitas sosial